MENSOS GUS IPUL TARGETKAN DIGITALISASI BANSOS NASIONAL 2027, LIBATKAN WARGA JADI AGEN PERLINSOS
JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menargetkan sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) bisa diterapkan secara penuh di seluruh Indonesia pada tahun 2027 mendatang. Target tersebut disampaikan seiring dengan diluncurkannya Gerakan Nasional Peduli Tetangga berbasis digital.
Hal itu disampaikan Gus Ipul dalam keterangan yang dikutip dari akun resmi @jawaposTV, Kamis (18/9/2026). Dalam keteranganya tersebut, Menteri Sosial yang juga menjabat sebagai Ketua PBNU itu menjelaskan strategi baru Kementerian Sosial dalam memperbaiki akurasi data kemiskinan.
Gus Ipul menyebut, persoalan utama perlindungan sosial selama ini bukan pada kurangnya program, melainkan pada ketepatan data. Masih banyak warga yang masuk kategori invisible people atau warga miskin yang belum tersentuh bantuan negara karena tidak tercatat.
"Kalau datanya tidak benar, kebijakannya pasti tidak tepat. Karena itu saya selalu menekankan pentingnya jihad data, kerja sungguh-sungguh dan berkelanjutan agar warga miskin dan rentan benar-benar terlihat," ujar Gus Ipul dalam berbagai kesempatan, seperti yang dikutip dari pernyataan sebelumnya di Bojonegoro.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemensos kini mengandalkan tiga instrumen utama dalam pemutakhiran data. Pertama, pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan tunggal yang mengintegrasikan data dari BPS, Kemensos, dan Dukcapil. Kedua, pemanfaatan teknologi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan pemindaian biometrik wajah. Ketiga, penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi anomali dan tumpang tindih data penerima.
Langkah yang paling disorot adalah pelibatan masyarakat secara langsung. Kemensos membuka ruang bagi masyarakat umum untuk menjadi Agen Perlindungan Sosial dan Relawan Sosial. Melalui aplikasi yang sedang disiapkan, warga bisa melakukan dua hal: mengusulkan tetangga yang dinilai layak menerima bansos namun belum menerima, dan menyanggah jika ada penerima yang dinilai sudah mampu.
"Saya mengundang seluruh pilar sosial, organisasi masyarakat, Karang Taruna, dan siapa pun yang berkenan untuk ikut menjadi agen perlindungan sosial dan relawan sosial," kata Gus Ipul.
Ia menegaskan, peran sebagai agen tersebut bersifat sukarela dan gotong royong, bukan pekerjaan dengan gaji tetap. Tujuannya adalah memperkuat kontrol sosial dan memastikan keadilan dalam penyaluran bantuan.
Gerakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menginstruksikan agar seluruh kementerian/lembaga menggunakan DTSEN sebagai acuan tunggal untuk program perlindungan sosial, sehingga tidak ada lagi bantuan yang tumpang tindih atau salah sasaran.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan, proses verifikasi usulan dari masyarakat akan tetap berjenjang. Usulan dari agen akan diverifikasi oleh pendamping sosial, pemerintah desa/kelurahan, hingga dinas sosial kabupaten/kota sebelum akhirnya masuk ke dalam DTSEN.
Dengan sistem baru ini, Kemensos optimistis penyaluran bantuan seperti PKH, BPNT, dan bantuan ATENSI untuk penyandang disabilitas dan lansia bisa lebih tepat sasaran, transparan, dan bisa dipantau langsung oleh masyarakat.
Pemerintah menargetkan uji coba sistem digital ini akan rampung di beberapa kabupaten/kota pada akhir 2026, dan diterapkan secara nasional pada 2027.